Minggu, 24 April 2016

Eksepsi 23 Aktivis Buruh: Menolak PP Pengupahan, Aktivis Dikriminalisasi

Kuasa Hukum membacakan eksepsi pada sidang di PN Jakarta Pusat

KEBERATAN (EKSEPSI) PENASIHAT HUKUM
Terdakwa I sampai dengan Terdakwa XXIII
Terhadap :
Surat Dakwaan Penuntut Umum
Nomor Reg. Perkara : PDM-30/JKT.PST/02/2016
Tanpa Tanggal Februari 2016
Dibacakan pada tanggal 11 April 2016  di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

“MENOLAK PP PENGUPAHAN, AKTIVIS DI KRIMINALISASI”

I.           PENDAHULUAN

1.        PP Pengupahan Memiskinkan Kaum Buruh Dan Sejahterahkan Pemodal/Pengusaha, 

Hukum secara tekstual dibuat untuk menata agar masyarakat menjalankan peran dan fungsinya untuk tercapainya ketertiban dan keselarasan (law and order). Namun secara kontekstual hukum juga dipercaya sebagai sebuah instrument yang digunakan oleh pihak yang berpengaruh dan mempunyai kepentingan untuk melanggengkan praktek dominasi dan akumulasi modal. Oleh karena itu hukum melalui aturan perundang-undangan yang dibuat menyediakan instrument bagi pasar dan para pemburu rente untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pasar bebas dengan mengurangi campur tangan Negara dalam perekonomian.

Rabu, 06 April 2016

TABUR TOLAK PP PENGUPAHAN MINTA KY AWASI SIDANG KRIMINALISASI


Jakarta, bantuanhukum.or.id – Selasa 05 April 2016, Komisi Yudisial (KY) menerima Perwakilan dari Tim Advokasi Buruh (TABUR) Tolak PP Pengupahan. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari surat permohonan pemantauan yang dilayangkan oleh TABUR. Dalam pertemuan ini perwakilan TABUR diterima langung oleh salah satu Komisioner KY, Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
Arif Maulana Pengacara Publik LBH Jakarta yang tergabung dalam TABUR mengungkapkan adanya kejanggalan yang terjadi selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap 23 buruh, mahasiswa dan 2 pengacara publik LBH Jakarta guna menjadi bahan pemantauan dari KY.
Pertama bahwa para terdakwa tidak pernah di BAP sebagai tersangka namun langsung dijadikan terdakwa, kedua bahwa dalam persidangan jaksa mengajukan permintaan untuk melakukan renvoi terhadap surat dakwaannya, ketiga bahwa ketika diminta menjelaskan dakwaannya sesuai KUHAP oleh terdakwa, Jaksa tidak dapat menjelaskannya dan yang terakhir bahwa dari pihak kepolisian menghalang-halangi pengunjung sidang untuk memasuki ruang persidangan,” Papar Arif. Lebih lanjut Arif meminta berdasarkan fakta-fakta ini agar KY melakukan pengawasan terhadap persidangan.
Maruli Tua Rajagukguk yang juga dari TABUR menambahkan bahwa KY memang harus mengawasi hakim dalam perkara ini dari intervensi. “Bahwa ada indikasi bahwa kriminalisasi ini dipaksakan oleh pihak kepolisian untuk menutupi kasus kekerasan, penyiksaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh Polisi dalam pembubaran aksi tanggal 30 Desember 2015 lalu, sehingga penting bagi KY untuk dapat menjaga hakim tetap imparsial dari kepentingan luar.” Maruli juga meminta agar KY ikut menjaga hakim agar tidak ikut merusak demokrasi.
Sementara itu dalam pertemuan tersebut, Komisoner KY, Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa KY akan melakukan pengawasan terhadap hakim dalam perkara tersebut. “Nanti saya akan buatkan nota dinas untuk pemantauan. Dan kalau kita ada yang terlewat, tolong kita dikasitahu karena kita itu kurang orang” pungkasnya. Menutup pertemuan tersebut, beliau menegaskan terimakasihnya atas pelibatan KY dalam kasus hukum yang terjadi tersebut. “kita berterimakasih atas permohonan dari kawan-kawan dalam kasus ini.” tutupnya. (Reindra)

Senin, 14 Maret 2016

Bebaskan Pengacara Publik LBH Jakarta, Buruh dan Mahasiswa

Klik disini untuk mendukung petisi

Saya sedih karena dua orang pengacara publik LBH Jakarta dikriminalisasi. Mereka adalah Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika. Bersama 23 buruh dan seorang mahasiswa, keduanya ditangkap dan dipukuli oleh Reskrim Polda Metro Jaya ketika sedang bertugas mendampingi dan mendokumentasikan aksi buruh menolak PP Pengupahan di depan Istana Merdeka tanggal 30 Oktober 2015 silam. Meskipun sudah memperkenalkan diri sebagai pengacara publik dari LBH Jakarta, Tigor-Obed tetap saja diperlakukan secara kasar.